Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

SIASAT  "PUNGUTAN SEKOLAH" BERDALIH SUMBANGAN HARUS DI HENTIKAN

Rabu, 14 September 2022, September 14, 2022 WIB Last Updated 2022-09-14T11:54:24Z




Batu Bara,( Jurnal Post.Net)

     "Ketika sumbangan dan bantuan itu diberlakukan untuk semua orang tua/wali murid,itu jatuhnya pungutan yang didefenisikan penarikan uang oleh koloborasi sekolah dan komite sekolah dari peserta didik/orang tua/wali bersifat wajib mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan,apalagi tidak diaudit akuntan publik disertai penyusunan anggaran yang kurang riil dan faktual  antara RAPBS  sumber dana BOS dengan Pendapatan kutipan komite Sekolah ,namun pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provsu ,Saber Pungli terus-menerus terindikasi melakukan pembiaran maka dapat dianggap mereka kategori  menyalahgunakan jabatan melanggar pasal 423 KUHP lalu dikaitkan dengan UU TIPIKOR ancaman 4 tahun penjara dan denda paling banyak 1 Milyar Rupiah .


Terkecuali sekolah swasta boleh
Melakukan pemungutan namun harus mendapat persetujuan komite sekolah,akan tetapi pungutan yang diperoleh tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga refresentasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung  sebagai mana diatur dalam pasal 11 huruf C permendikbud  no.44 tahun 2012" ujar D.Munthe


     Aktivis civil sosiety organization Batu Bara itu juga mengingatkan Komite Sekolah itu bukan "tukang peras wali murid" dan Sekolah Negeri itu sudah dibiayai penyelenggaraannya oleh Pemerintah, mengapa ada pungutan yang nilainya fantastis kalau tidak mempunyai niat dan keinginan diduga mengambil keuntungan.

     Kondisi dilapangan memprihatinkan, Pungutan disekolah itu memakai dalih sumbangan pendidikan beralaskan pula hasil persetujuan wali murid dan komite sekolah dalam suatu rapat musyawarah.

Benar bila musyawarah itu membuat sebuah kesepakatan bukan berarti pula mencari jalan untuk membuat pembenaran pungutan dari murid atau orang tua walinya secara keseluruhan.

     Kepala Sekolah dan Komite setelah mempelajari Peraruran Perundang-undangan yang berlaku jangan lagi mengundang rapat orang tua/wali murid.Komite sekolah menggalang dana berupa Sumbangan maupun Bantuan memakai proposal kepada siapapun yang mau dan peduli dengan dunia pendidikan termasuk kepada orang tua/wali murid yang punya kemampuan.

     Yang dilakukan Komite Sekolah yang digagasi Kepala Sekolah membuat rapat musyawarah menentukan jumlah sumbangan setiap bulannya dari  orang tua /wali murid berdalih sumbangan seperti saat ini adalah Batal Demi Hukum.

     Sekolah dan komite harus segera menghentikan pungutan berdalih sumbangan  khususnya SMA/SMK Negeri.

     Pantauan media ini diseputaran sekolah SMA/SMK Negeri para komite sekolah memungut mulai dari Rp.50.000 s/d 150.000/murid/perbulan.

     "Kalau jujur soal pungutan disekolah memang berat juga rasanya,apa lagi lumpuhnya ekonomi masa pandemi covid19,saya sangat mendukung bila pungutan itu dihentikan"ujar Susanto warga Kelurahan Limapuluh Kota.

     "Sepihak saya tidak mau anak saya jatuh mentalnya ketika dia tau saya tidak bisa membayar spp dengan gejolak ekonomi saat ini"ucap Salimin warga Kelurahan Indra Sakti.

     "Sangsi aku Pak,nanti anakku dikurang-kurangi nilainya,bayar kata orang itu,bayarlah walaupun gondok dihati"kata Simamora warga Pangkalan Dodek.

     "

     "Memang sulit kalau sekolah tidak bayar spp Bang,tapi komite bilang sekolah butuh dana operasional guru honor,cuman kalau ku hitung jumlah siswa disini 500 orang siswa x Rp.75.000/bulan/siswa"sebut Komaruddin warga Kelurahan Tanjung Tiram

     Transparansi Anggaran yang dibiayai dana BOP SMA/SMK  Provsu direncanakan Rp.50.000/siswa namun akibat covid19 yang terlayani hanya Rp.35.000/siswa/bulan (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) ,berdasarkan hal ini bagi sekolah yang pungutan komite Rp.50.000 hanya membayar Rp.15.000/bulan/siswa.

Namun diduga Sekolah dalam menyusun pembiayaan di RAPBS tidak diketahui Komite Sekolah/Orang Tua,jadi tidak diketahui apa saja yang sudah terbiayai dari BOP,mereka hanya lakukan "bisik-bisik "agar disetujui orang tua/wali murid sejumlah pungutan berdasarkan keinginan sepihak pihak sekolah.

      Pembiayaan RAPBS seharusnya diketahui Komite Sekolah/Orang Tua Murid agar diketahui sisa pembiayaan yang belum terbiayai dari APBS agar dilakukan penggalangan dana oleh Komite Sekolah.


     

     
Komentar

Tampilkan

  • SIASAT  "PUNGUTAN SEKOLAH" BERDALIH SUMBANGAN HARUS DI HENTIKAN
  • 0

Terkini