DolokSanggul | jurnalpost.net
Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Jakarta 20-03, diikuti seluruh; Kementrian, Lembaga dan Pemerintah daerah.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.Bupati Dosmar Banjar hadiri dalam pertemuan tersebut.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dan melayani Publik.Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin maju dan mudah Tampa teknologi digitalisasi itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE nya bagus; artinya pelayanan investasinya bagus indeks persepsi Korupsinya dalam penegakan hukum juga akan bagus ,ujar Anas. Contoh Denmark,dia Indeks SPBE nomor satu, yang lainnya mengikuti indeks persepsi Korupsinya, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukum juga diperingkat atas seluruh dunia ",ujar Anas .
Meskipun demikian Pemerintah digital jadi kunci Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membikin aplikasi, saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah.Kalau selama ini rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya,bikin akun dan isinya begitu banyak data, lalu mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data, artinya perlu diefektifkan biar hemat waktu dan,juga hemat Internet ",ujar Anas.
Kementrian PAN-RB,atas arahan Bapak Peresiden meminta agar semua Instansi pemerintah tidak lagi bikin aplikasi, kita harus mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang tidak beroperasi.
Harus ada konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu untuk kebutuhan internal pemerintah maupun external guna pelayanan publik ", ujarnya.
Konsolidasi layanan digital lanjut Anas , kedepan berbasis pada kependudukan.Skemanya adalah"single sign on ' tak perlu lagi akun dan tak perlu unduh beragam aplikasi yang kini dirintis lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) digital.Dengan basis data kependudukan atas dukungan Menteri dalam Negeri kedepan masuk lewat Nik ,dan semua data sudah muncul.Kalau selama ini kita masukkan data Nik masih harus input data alamat,nama orang tua, nomor kartu keluarga,bahkan disebagian aplikasi masih harus foto KTP-KK dan itu diunggah ulang.Arahan Presiden,Semua harus ringkas dan efektif Ujar Anas.(Jandi P)
