Deli Serdang | Jurnal Post
Ratusan warga yang tergabung dari aksi damai yang berasal dari Desa Tanjung Purba dan Desa Petumbukan menggelar aksi pada Senin, (27/07/26) di depan halaman kantor Deli Serdang, aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk meminta Bupati Deli Serdang memeriksa dan menminta copot Kades Tanjung Purba Tebeholo Purba yang terksesan dantidak transparan juga arogan terhadap masyarakat, dari hasil orasi yang disampaikan kordinator pindo saragih.
Adapun beberapa tuntutan yang diajukan sebagai berikut.
1. Meminta audit tuntas keuangan Desa
2. Usut dugaan penyimpangan
3. Buka informasi publik
4. Tangkap dan proses hukum
Tak hanya itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Tanjung Purba pada tahun 2024 lalu yang diduga belum adanya tindakan tegas dari pemerintahan kabupaten deli serdang.
Kordinator aksi juga menyampaikan kepada wartawa saat dikonfirmasi terkait aksi damai yang di lakukan tersebut “ya kami ini semua hampir seluruh warga desa tanjung purba dan desa petumbukan menyampaikan aspirasi kami terkait dugaan dana dari hasil kerja sama desa dengan pihak perkebunan swasta yang mengatas namakan Bumdes senilai 1,8 milyar rupiah untuk di buka secara transparan sebab sampai sekarang juga kami tidak tau kejelasan nya kemana uang hasil Bumdes tersebut” tutur kordinator aksi pindo saragih.
Lanjut, “juga menyampaikan bagaimana penyelesaian masalah penganiayaan anak di bawah umur sejak tahun 2024 hingga sekarang belum ada tindakan, karna di tahun 2024 lalu juga telah dilakukan orasi namun hingga sekarang juga belum ada titik terang” ujar pindo saragih.
Menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan anggaran secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, massa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan desa. mereka berharap seluruh penggunaan Dana Desa, anggaran BUMDes, dan dana koperasi dapat dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
usai penyampaian aspirasi, perwakilan massa diterima dalam pertemuan mediasi di Kantor Bupati Deli Serdang bersama unsur Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Plt Kepala Kepala Kesatuan Bangsa dan Polit (Kesbangpol) menyampaikan “kita akan membentuk tim terpadu nanti, dari Dimas PMD, Inspektorat dan Kesbangpol dari satpol-pp juga forkompimda agar memediasi untuk memperbaiki kondisi yang ada ini, karna kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan akhirnya memyebabkan perpecahan sosial di desa tanjung purba dan petumbukan”pungkas Anwar Siregar Plt. Kepala Kesbangpol.
Kemudian hasil pertemuan kemudian dituangkan dalam notulen yang menyepakati pembentukan Tim Terpadu untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang di Desa Tanjung Purba dan Desa Patumbukan.
Tim Terpadu terdiri atas unsur Kesbangpol, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Koperasi, serta Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Tim dijadwalkan bekerja pada periode 27–31 Juli 2026 dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta, memeriksa administrasi, dan merumuskan langkah penyelesaian atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Pembentukan Tim Terpadu diharapkan menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian terhadap tuntutan warga, baik terkait transparansi pengelolaan Dana Desa, BUMDes, dan koperasi maupun terhadap proses hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
(Tim/hrs/KRS)
