Deli Serdang | Jurnal Post
Pembangunan proyek di bantaran sungai Desa Tumpatan Nibung Dusun 1 tepatnya di bantaran sungai milik Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara bikin terheran-heran dan diduga asal-asalan, Pasal nya terdapat kejanggalan yang di temukan Rabu, (09/09/26) yang berada di dusun I Desa Tumpatan Nibung.
Pengerjaan proyek yang seharusnya kegiatan pembuatan beronjong, namun tertulis di plang proyek yang bertuliskan yaitu “Pengerjaan Pemeliharaan Berkala Sungai Blumai” padahal jelas terlihat dilapangan bahawa pembangunan tersebut merupakan bangunan baru.
Selanjutnya, para pekerja tak satupun memakai alat pelindung diri (APD) Yang lengkap sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta, Pasal 12 huruf b: Menyatakan bahwa tenaga kerja / pekerja diwajibkan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.Pasal 14 huruf c: Mewajibkan pengurus (perusahaan) untuk menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan kepada tenaga kerja.
Adapun UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Menegaskan bahwa setiap penyelenggara atau pelaku usaha jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) dalam setiap proyek.
Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2019 / Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK):Mengatur secara spesifik kewajiban penerapan K3, penyediaan fasilitas keselamatan, dan penggunaan APD pada seluruh siklus proyek konstruksi di Indonesia.
Dan patut diduga keras Pemborong Kegiatan tersebut diduga kuat abaikan keselamatan pekerja, adapun terlihat di plang proyek yang tidak lengkap mencantumkan biaya anggaran, melainkan hanya mencantumkan Sumber dana “APBN” tak hanya itu waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dan hingga selesai nya pengerjaan proyek tersebut juga tidak di cantumkan di plang proyek.
Pelaksana kegiatan yang tertulis di plang proyek merupakan swakelola, akan tetapi siapapun yang menjadi tanggung jawab atas pelaksana kegiatan tersebut diduga melanggar Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 15 UU KIP, setiap Badan Publik atau pihak yang mengelola dana publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran. Tanpa kejelasan nilai kontrak, proyek tersebut sering dikategorikan masyarakat sebagai "proyek siluman"
Juga menimbulkan indikasi adanya dugaan pelanggaran Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Ancaman Sanksi Pidana, Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.Denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp350.000.000.
Namun hendak dikonfirmasi salah seorang pekerja saat di tanyakan siapa pemborong dan pegawasnya seorang yang tidak mau menyebutkan namanya menyebut “tidak tau pak, belum datang orangnya pak” ucapnya seorang pekerja.
Sembari meninggal kan tempat pengerjaan seseorang pekerja yang tidak diketahui pun diduga menyebutkan “proyek siluman ini pak” yang terdengar oleh tim di lapangan sembari meninggalkan lokasi proyek beranjak pergi.
Untuk itu DPP LSM PERADI Melalui Wakil Ketua Umum Agus Siahaan angkat bicara diri nya menyebut akan melaporkan hal ini kepada aparat pengakan hukum terkat saat di konfirmasi “ dengan adanya terdapat dugaan kejanggalan yang melanggar undang-undang yang berlaku didalam suatu pengerjaan proyek pembangunan Didusun I Desa Tumpatan Nibung tepatnya di bantaran sungai, milik BWSS II Medan, untuk itu kami akan melaporkan kepada bapak kejati sumut Cq Unit pidana khusus dan Bapak Kapolda sumu Cq DirKirimsus Agar dapat di tindak lanjuti” Tegas Agus Siahaan Waketum DPP LSM PERADI.
(TIM/RED)
