SERDANG BEDAGAI | JURNAL POST
Hendak dikonfirmasi terkait pelayanan dan penggunaan Dana Desa di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini tampak sulit di temui, pasal nya beberapa awak media yang turun langsung kelapangan untuk yang ketiga kalinya Rabu, (16/09/26)
Tak kunjung bertemu dengan Pj kepala Desa Suka Beras berinisial (ES), tentunya sebagai Pelayanan publik pastinya akan memicu keresahan warga dalam penguruasan administrasi.
Tak hanya itu. Juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Dana Desa tahun anggaran 2025 dan 2026 seharusnya terpampang di luar kantor desa melainkan terpampang di aula desa suka beras yang sulit di lihat oleh khalayak ramai, kecurigaan pun semakin tersorot terhadap penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Suka Beras yang terkesan tidak transparan yang membuat suatu kegiatan pembangunan desa yang tidak menyertakan jenis apa saja kegiatannya.
Seperti yang tertera salah satu kegiatan yaitu Sub Bidang Kesehatan yang di anggarkan sebesar Rp. 36.608.000 yang tidak memaparkan apa saja jenis nya, kemudian kegiatan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp. 20.000.000 yang juga sama, tak mencantumkan jenis kegiatan.
Adapun Tim DPP LSM PERADI mengungkapkan hal yang sama, bahwa tak pernah sekalipun berjumpa Pj Kades Suka Beras meski berulang kali ke kantor Desa Suka Beras di kecamatan perbaungan saat di konfirmasi “Berulang kali pun kemari tak pernah bisa jumpa, dan diminta untuk dihubungi melalui perangkat Desa pun beralaskan tidak aktif nomor handphone nya” Ujar Tim Investigasi.
Namun seketika di konfirmasi kepada Kaur Umum Dan Bendahara Desa Suka Beras yang ada dikantornya tentang keberadaan Pj Kades Suka Beras pun menjawab “tidak ada dikantor pak, di Dinas Mungkin pak, ini kami telepon dan di chat via Whatsaap tidak di angkat nya” ucap kedua kaur tersebut ketika dikonfirmasi.
Tentunya ini dapat mengakibatkan, banyak urusan administrasi warga, mulai dari pengurusan surat pengantar hingga dokumen kependudukan yang sifatnya mendesak, menjadi terbengkalai. Hingga sulit nya untuk di konfirmasi terkait penggunaan anggaran.
Selain masalah kehadiran, warga juga menyoroti buruknya transparansi anggaran. Hingga saat ini, Sebab pihak pemerintah desa tidak memasang baliho infografis APBDes maupun realisasi penggunaan dana desa di area publik seperti di depan kantor desa, yang merupakan kewajiban sesuai undang-undang KIP No. 14 Tahun 2008.
Untuk itu DPP LSM PERADI Melalui Waketum DPP LSM PERADI A.SIAHAN Mendesak Bapak Bupati Serdang Bedagai untuk menindak tegas Pj Kepala Desa Suka Beras yang Diduga jarang masuk kantor, dan Diduga kurang transparansi terhadap penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Sebab diatur dalam Kewajiban Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk ngantor diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024) serta petunjuk teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
(Tim)
