 |
| Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. |
GLOBALMEDAN.COM - JAKARTA, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyetujui konsep asesmen kompetensi minimun dan survei karakter yang diusulkan Menteri Pendidikan Nadiem Makariem sebagai pengganti ujian nasional. Namun Wapres meminta hal tersebut diuji kembali, sehingga jadi alat ukur untuk tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
"Akan diuji, apakah bisa jadi alat ukur dan tingkatkan pendidikan," kata Ma'ruf di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (11/12/2019).
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan menghapuskan ujian nasional tahun 2021. Dia juga telah menyiapkan pengganti UN yang disebut dengan konsep Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Menurut dia, konsep ini merupakan penyederhanaan dari UN yang begitu kompleks.
Dia menyebutkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Kata Nadiem, materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi.
"Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut," kata dia.
Sedangkan numerasi, kata Nadiem, ialah kemampuan menganalisa dengan menggunakan angka-angka. "Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai 2021," ujar dia.
Nadiem menegaskan konsep asesmen itu bukan lagi berdasarkan mata pelajaran maupun berdasarkan penguasaan konten atau materi.
"Ini berdasarkan kompetensi minum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apa pun mata pelajarannya," tegas dia.
Selain konsep asesmen, akan dilakukan juga konsep Survei Karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengetahui karakter anak di sekolah.
"Untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi?," kata dia.
Survei itu, kata Nadiem digunakan untuk menjadi tolak ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya.
Kritik JK
Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengatakan sistem UN diganti dan tetap memiliki indikator penilaian.
"Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti! Itu menjadikan kita suatu generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek," kata JK di kantor CNBC Indonesia, gedung Transmedia, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).
JK mengemukakan efek negatif penerapan UN, yakni penurunan ranking mutu pendidikan Indonesia yang diriset oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA). Berdasarkan hasil riset PISA, peringkat Indonesia turun pada 2018 ketimbang pada 2015. Menurutnya, penurunan ranking terjadi karena UN tak lagi jadi penentu kelulusan sehingga semangat belajar siswa berkurang. (lip6)
