Doloksanggul | jurnslpost.net
Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjar Nahor SE, hadiri Kick Off Pemeriksaan terperinci atas LKPD 2020 se-Sumatra Utara bersama Edy Rahmayadi, anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan dan seluruh Bupati/ Walikota se-Sumatra Kamis 16-03 di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan Sumut Jalan Iman Bonjol Medan.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten,Kota di Sumut sudah berjalan dengan baik dan penuh ketaatan.Meskipun masih ada delapan kabupaten/kota di Sumut yang belum meraih WTP(Wajar Tampa Pengecualian).
Mengenai delapan daerah yang belum meraih WTP , menurut Edy Rahmayadi juga meminta kepada anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, untuk memberikan arahan dan motivasi,agar kelola pemerintahan di Sumut lebih baik lagi kedepan.
Sementara, anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit memberikan pemaparan materi pada kesempatan itu, menyampaikan, bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan Visi dan tugas pengelolaan pemerintahan "Secara maraton, Saya melakukan ini supaya tetap memperbaiki tata kelola bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,dan saya berharap BPK Sumut telah maksimal dalam menjalankan tugas,ucap Ahmad Noor Supit.
Ahmad juga menyampaikan bahwa, Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara.Setelah meraih Opini WTP, setiap kepala Daerah dan jajarannya juga harus semakin berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan Pada BPK perwakilan Sumut.Ahmad mengingatkan juga, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdapat permasalahan , perlu mendapat perhatian serius.Kemudian memberikan rekomendasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, serta memastikan tata kelola Keuangan daerah yang berkualitas baik dan benar.(Jandi P)
