Deli Serdang | jurnalpost.net
Puluhan warga membuat aksi penolakan atas ketidak sesuaian atas ganti rugi yang di laksanakan oleh pihak PT. Angkasa Pura II melalui Balai Wilayah sungai (BWS) Provinsi Sumatera Utara yang ada di kota Medan terkait ganti rugi lahan yang akan di buat kanal pengelolaan limba dari PT. Angkasa Pura II yang dilaksanakan melalui BWS Provinsi Sumatera Utara. ada di Desa Ramunia Perk kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Yang di temui awak media, Jum'at(10/03).
Menurut warga tersebut ketidak sesuaian ini karena lahan sebelah yang pernah sudah di lakukan ganti rugi itu jauh berbeda dan sepuluh orang lagi yang belum dibayar atas ganti rugi itu, proses nya juga sangat mempersulit menurut para warga tersebut. Karna pihak dari yang akan mengganti rugi tersebut telah menitipkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Saat di wiwancarai Samino yang merupakan pemilik dari lahan tersebut juga memberikan penjelasa atas putusan dari pengadilan negeri Lubuk Pakam.
“saat undangan ke dua saya hadiri disitu sidang pertama, setelah itu tidak ada undangan-undangan lagi dari PN Lubuk Pakam tiba-tiba datang keputusan dari PN Lubuk Pakam bahwasan nya tanah ini telah di kuasai oleh pihak pemerintah atau BWS dan uang nya sudah di titipkan di pengadilan, dan saya pribadi sudah dapat surat Anmaning pertama dan kedua yang isi nya seharus nya kami hari ini pukul 10:00 wib kami yang mendapat surat Anmaning tersebut hadir di PN Lubuk Pakam tapi saya sudah tau maksud dan tujuan nya itu untuk mengosongkan lahan kami” ujar Samino.
Saat di konfirmasi terkait harga yang di tentukan diri nya juga menuturkan “harga mereka yang menentukan dan tidak ada negosiasi sama sekali, dan tanah kami ini bukan tanah garapan ataupun tanah perkebunan kami juga mempunyai surat tanah kami tanah masyarakat dan nenek moyang kami yang membeli dan kami membayar pajak, jd mengapa mereka seenak nya saja menentukan harga tersebut” ungkap Samino.
Menanggapi hal itu juga salah satu warga yang bernama Abdulrahman juga memohon agar sesuai ganti rugi tersebut dan jangan ada yang di beda-bedakan “saya memohon kepada pihak BWS agar memperhatikan ganti rugi nya itu disesuaikan dan jangan lah pilih kasi dengan harga yang telah di ganti rugi saat sebelum di lakukan di lahan kami, karna perbedaan itu tidak jauh dari ladang mereka ke ladang kami.
Untuk itu saya berharap kedepan nya dan saya memohon bapak presiden republik Indonesia bapak jokowi agar memperhatikan kami sebagai rakyat kecil ini agar kami mendapat kan keadilan yang sebenar-benarnya apa lagi ini lah satu-satunya lahan ketahanan pangan untuk membiayai biaya anak sekolah kami” ungkap Abdulrahman.
Selisi yang mereka dapatkan jauh berbeda dari tanah yang telah di ganti rugi dan tidak jauh dari tanah mereka perbedaan itu yang menurut mereka menjadi kejanggalan dan berat untuk melepaskan tanah mereka yang berjumlah 10 orang yang kurang lebih satu hektare.
(Hrs)
