Batu Bara | jurnalpost.net
Penetapan penerima bantuan protein hewani bagi masyarakat miskin pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten batu bara tahun anggaran 2023 sangat miris...!!! dan prihatin, diduga nama masyarakat yang terdata sebagai penerima diduga 50% terindikasi dialihkan ke oknum para elit kabupaten batu bara, dengan pagu anggaran sebesar Rp.874.720.000, diduga tidak tepat sasaran.
Menurut Ketua LSM MITRA Alaiaro Nduru yang juga Pimpinan Redaksi media online polhukrim.com kepada wartawan di sei bejangkar mengatakan "pembagian daging untuk masyarakat miskin tapi kenyataannya yang menerima diduga ada setengah dari data penerima bantuan daging tersebut terindikasi oknum para elit di kabupaten batu bara bahkan diduga ada salah satu parpol elit yang juga menerima jatah Bantuan Protein Hewani (daging) untuk masyarakat miskin" jelasnya kepada wartawan, Selasa,18/04/2023 di sei bejangkar.
Saat dikonfirmasi Kadis Dinsos P3A kabupaten batu Nur Rahman melalui WhatsApp,kadis tidak menjawab sama sekali, seolah Plt.Kadis dinsos P3A tidak peduli dengan konfirmasi rekan-rekan wartawan.
Beberapa tokoh aktivis dan jurnalis yang tergabung di grup Sei Bejangkar juga angkat bicara, salah satunya pimpinan Redaksi media online justicecollaborationnews.com Dahwir Suprianto Munte mengatakan kepada wartawan "pembagian daging kepada fakir miskin kok yang dapat oknum parpol, oknum baju loreng, oknum baju coklat,kan ini sebuah Dugaan keras menjadikan masyarakat topeng dan sapi perah para oknum tokoh elit alias penguasa,kan aneh" terangnya sambil merasa aneh.
Disambung ketua LSM MITRA, "membuat stekmen meminta APH segera di periksa oknum Plt. kadis yang menjadi Pengguna anggaran tersebut di periksa dan apabila tidak diindahkan, kami LSM MITRA akan segera melaporkan hal ini di kejaksaan negeri tinggi sumatera utara, tegasnya," dan kita sudah koordinasi dengan komisi III DPRD kabupaten batu bara, ungkapnya.
Saat dikonfirmasi Ketua Komisi III DPRD kabupaten batu bara Andriansyah,SH mengatakan sampai saat ini kami dikomisi III belum mendapat laporan terkait masalah ini namun apabila benar dugaan terkait adanya penyimpangan dalam hal penyaluran bantuan tersebut, tentu ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, ungkapnya.
Lanjut Andriansyah,SH.,Nah terkait hal ini dalam waktu dekat saya coba nanti koordinasi dengan anggota komisi III lainya untuk mengagendakan RDP dan memanggil pihak2 terkait, tegasnya.
Berdasarkan hasil investigasi lain, wartawan media ini mendengar isu angin berhembus bahwa, kontrak bantuan tersebut belum ada,SK bupati diduga belum ada, tetapi beredar isu kalau Plt Kadis Dinsos P3A kabupaten batu bara diduga sudah membayarkan ke rekanan senilai Rp.500 juta, pada hal kontrak diduga belum ada, para awak media bingung karena oknum Plt kadis tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan dan atau konfirmasi terkait isu yang berhembus ini, sampai berita ini dipublikasikan
TS.
