PALAS | jurnalpost.net
Plt Bupati Padang Lawas drg.H.Ahmad Zarnawi Pasaribu CHt, MM, M.Si, MH (AZP) Lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengecek kinerja dan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas, Senin (22/5/23). Sidak bakal sering dilakukan oleh AZP dengan waktu yang tidak ditentukan.
Sidak merupakan salah satu agenda AZP untuk mengontrol kedisiplinan dan Peningkatan kinerja ASN, Selain melakukan sidak, AZP juga perintahkan Satpol PP agar selalu mengawasi tingkat kehadiran pegawai disetiap OPD.
“Sidak akan terus kami lakukan dengan waktu yang tidak ditentukan. Namanya sidak ya harus rahasia,, sewaktu-waktu akan kami lakukan,” ucapnya.
“Bila ditemukan ASN yang tidak disiplin maka akan diberi sanksi ringan maupun berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, kalo sanksi beratnya, apabila dalam waktu 45 hari tidak pernah masuk kantor tanpa ada ijin dari pimpinan, ya terpaksa Diberhentikan secara tidak hormat, ” ucap AZP usai Sidak dikantor BKPSDM, Bappeda, BPKAD dan Disperindag serta beberapa OPD yang dilaluinya, Senin (22/5/23).
AZP didampingi Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektorat, Satpol PP Damkar dan beberapa Pimpinan OPD, menambahkan, ASN harus memahami dan menjalankan PP No.53/2010 tentang Disiplin. Pasalnya aturan tersebut mengatur tentang Hak dan Kewajiban serta sanksi yang diterima setiap ASN bila melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dirinya berharap agar ASN Padang LaaS sadar sebagai pelayan masyarakat agar ikhlas menjalankan rutinitas kesehariannya. Pegawai digaji dengan uang rakyat. Disiplin waktu perlu ditingkatkan guna menopang angka kehadiran. Tingkat kepuasan masyarakat atas efektifitas dan elektabilitas kinerjanya ASN tercapai saat melayani kebutuhan masyarakat.
“Kita ini kan digaji oleh negara tapi pake uang rakyat. Bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. bila kita sadar dan ikhlas melayani masyarakat seyogyanya pegawai harus rajin berkantor,” pintanya.
Lanjut AZP, akuntabilitas dan kreativitas kinerja pegawai terlebih para Kepala OPD dituntut dapat menciptakan terobosan program kegiatan yang berkualitas dan langsung dirasakan masyarakat. Penjabaran program prioritas yang bermanfaat oleh setiap instansi dapat meringankan beban bupati dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat daerah tercinta ini,” tegasnya.
“Semua OPD harus kreatif dalam membuat terobosan program. Bisa membantu bupati berpikir, tidak semata-mata karena jabatan merasa status sosialnya naik. Jabatan itukan amanah, berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat dan kemajuan negeri ”, tandasnya.
Reporter:ilham syarif
