Madina | jurnalpost.Net
Diskominfo,Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Alamulhaq Daulay membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbub) No 31 tahun 2023 tentang konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting, di Aula kantor Bupati, Komplek perkantoran Payaloting, Jumat (31/5/2024).
Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Madina Ny Eli Mahrani, ketua Dharma Wanita Persatuan, kepala OPD, Camat, Kapus, dan para kepala desa.
Sekda Madina Alamulhaq yang membacakan pidato Bupati HM Jafar Sukhairi menyempaikan, sejak tahun 2020 sampai saat ini Madina masih ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Untuk tahun 2024 tim percepatan penurunan stunting Madina menetapkan dari 404 desa/kelurahan dan 23 kecamatan terdapat 81 ditetapkan sebagai lokus stunting berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM).
Permasalahan stunting kata Alamulhaq masih dipandang seputar realitas kondisi kesehatan akibat dari kekurangan gizi, sehingga penanganannya masih di dominasi lembaga dan penyedia layanan di bidang kesehatan
"Sesuai perkembangan bahwa penurunan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah," katanya.
Dikatakan Sekda konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di desa dimaksud juga berupa pendampingan pemerintah desa dan masyarakat, untuk mengarahkan pilihan penggunaan dana desa pada kegiatan penggunaannya yang berdampak pada penurunan stunting.
"Stunting tidak hanya bisa di berantas oleh Dinas Kesehatan saja, maka pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam mensukseskan program ini," sebutnya.
Pada tahun 2019, Sekda menyebutkan Pemda Madina telah membuat komitmen dengan pemerintah pusat dalam hal pencegahan dan penurunan stunting. Dengan komitmen ini Sekda mengajak semua pihak untuk mensukseskan program ini.
"Target pemerintah pusat penurunan stunting tahun 2024 harus 14 persen dan harapan untuk Madina tahun ini harus dibawah 14 persen," ujarnya.( KM/ Zakaria)
