GLOBALMEDAN.COM - JAKARTA, Komisi III DPR memilih lima orang untuk menjadi punggawa KPK di periode 2019-2023. Kelimanya adalah Irjen Pol Firli Bahuri sebagai ketua dan sebagai wakil adalah Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Gufron.
Kelimanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Firli merupakan polisi, Alex petahana wakil ketua KPK, Lili advokat dan mantan komisioner LPSK, Nawawi hakim, dan Nurul akademisi.
Dengan berbagai latar belakang itu, mereka pun memiliki kekayaan yang beragam. Berikut rincian harta kekayaan lima pimpinan KPK periode 2019-2023 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):
Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
1. Firli Bahuri (pelaporan 29 Maret 2019)
- Delapan tanah dan bangunan senilai Rp 10.443.500.000, yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 317 m2/184 m2 di Bekasi
b. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
c. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
d. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
e. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
f. Tanah dan bangunan seluas 250 m2/87 m2 di Bekasi
g. Tanah dan bangunan seluas 612 m2/342 m2 di Bekasi
h. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/360 m2 di Bekasi
- Lima kendaraan bermotor senilai Rp 632.500.000, yakni:
- Kas dan setara kas: Rp 7.150.424.386
- Total harta: Rp 18.226.424.386
Dari laman KPK, Firli tiga kali tercatat melaporkan harta kekayaannya. Yakni selaku Wakapolres Lampung Tengah (2002), Kapolda NTB (2017), dan Deputi Penindakan KPK (2018).
2. Alexander Marwata (pelaporan 27 Februari 2019)
Dua tanah dan bangunan senilai Rp 3.044.036.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 243 m2/180 m2 di Tangerang Selatan
b. Tanah dan bangunan seluas 650 m2/200 m2 di Kota Tangerang Selatan
- Lima Kendaraan bermotor senilai Rp 414.500.000 yakni:
e. Mobil Chevrolet Captiva
- Harta bergerak lainnya senilai Rp 172.550.000
- Surat berharga: Rp 540.397.576
- Kas dan setara kas: Rp 796.661.711
- Utang: Rp 1.000.000.000
- Total harta: Rp 3.968.145.287
Dalam laman KPK, Alex tercatat sudah 6 kali melaporkan LHKPN. Mulai dari pelaporan saat menjadi Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP (2006), Auditor Muda pada Deputi Investigasi BPKP (2011), hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2015), dan tiga kali melapor sebagai Wakil Ketua KPK.
3. Lili Pintauli Siregar (pelaporan 29 Maret 2018)
- Dua tanah dan bangunan senilai Rp 331.231.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 90 m2/46 m2 di Tangerang Selatan
b. Tanah dan bangunan seluas 189 m2/36 m2 di Deli Serdang
- Satu motor Honda senilai Rp 6.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 2.301.899
- Utang senilai: Rp 269.000.000
- Total harta: Rp 70.532.899
Dalam laman KPK, Lili tercatat dua kali melaporkan harta kekayaannya. Yakni sebagai anggota LPSK (2013) dan Wakil Ketua LPSK (2017). Pada laporannya yang terakhir, KPK menyatakan laporan tersebut tidak lengkap.
Akan tetapi, Lili memberikan klarifikasi saat fit and proper test di DPR, Rabu (11/9). Ia mengakui memang ada kesalahan input data, jumlah harta kekayaannya yaitu sekitar Rp 700 juta.
"Berkaitan dengan uang ini, kurang angka 0-nya karena nilainya Rp 700 juta. Sudah saya daftarkan kembali karena saya revisi apa mungkin belum terkoreksi kembali," kata Lili di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
4. Nawawi Pomolango (pelaporan 26 Maret 2019)
- Tiga tanah dan bangunan senilai Rp 1.250.000.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/40 m2 di Bolaang Mongondow
b. Tanah dan bangunan seluas 80 m2/25 m2 di Bolaang Mongondow
c. Tanah seluas 1200 m2 di Bolaang Mongondow
- Satu mobil Toyota Innova senilai Rp 300.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 28.800.000
- Kas dan setara kas: Rp 303.000.000
- Harta lainnya: Rp 12.000.000
- Total harta: Rp 1.893.800.000
Dalam laman KPK, Nawawi tercatat lima kali melaporkan harta kekayaannya. Yakni sebagai hakim PN Balikpapan (2002), hakim PN Makassar (2008), Ketua PN Poso (2011), Ketua PN Jakarta Timur (2016), dan hakim PT Denpasar (2018).
5. Nurul Ghufron (pelaporan 23 April 2018)
- Tiga tanah dan bangunan senilai Rp 1.165.000.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 262 m2/250 m2 di Jember
b. Tanah seluas 630 m2 di Jember
c. Tanah dan bangunan seluas 105 m2/105 m2 di Jember
- Dua kendaraan bermotor senilai Rp 161.000.000, yakni:
- Harta bergerak lainnya: Rp 127.977.500
- Kas dan setara kas: Rp 629.799.749
- Total harta: Rp 1.832.777.249
Dalam laman KPK, Nurul Ghufron dua kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Kedua pelaporan tahun 2015 dan 2017 itu terkait jabatan dia sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. (sumber: kumparan)
