Langkat | jurnalpost.Net
Program Revitalisasi Sekolah Dampak Banjir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 diluncurkan dengan harapan mulia: memulihkan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana, sehingga proses belajar mengajar bagi ribuan siswa di wilayah Kabupaten Langkat dapat berjalan kembali dengan layak dan aman. Namun, kenyataan yang ditemui di lapangan memunculkan catatan gelap sekaligus pertanyaan besar mengenai keadilan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan tersebut.
Salah satu sekolah yang kini sedang menjalani proses renovasi adalah SD Negeri 050736 yang berlokasi di Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura. Meski telah mendapatkan alokasi bantuan revitalisasi dari pemerintah, pantauan di lokasi menunjukkan hasil pekerjaan yang belum memenuhi standar pembangunan yang seharusnya berlaku. Kualitas bangunan yang dihasilkan belum menjamin kenyamanan maupun keamanan jangka panjang bagi siswa dan guru yang beraktivitas di sana.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di antara sekolah-sekolah lain di wilayah yang sama. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, terdapat sejumlah satuan pendidikan yang mengalami kerusakan cukup berat akibat terendam banjir, namun justru menerima alokasi anggaran revitalisasi yang relatif sangat kecil. Sebaliknya, tidak sedikit sekolah yang kondisi bangunannya masih dinilai cukup baik dan hanya membutuhkan perbaikan ringan, malah mendapatkan bantuan dengan nilai yang jauh lebih besar.
Fenomena ini memicu keraguan mendalam mengenai metode serta indikator apa yang sebenarnya digunakan pihak berwenang dalam melakukan penilaian tingkat kerusakan, yang menjadi dasar utama penetapan besaran bantuan. Secara logika dan keadilan, sekolah yang terdampak paling parah dan membutuhkan rehabilitasi menyeluruh sudah seharusnya menjadi prioritas utama, serta didukung dengan anggaran yang memadai untuk mengembalikan fungsi bangunan secara utuh. Pembagian bantuan yang tidak berbasis pada tingkat kebutuhan mendesak justru menyisakan keraguan: apakah program ini benar-benar ditujukan untuk menyelamatkan masa depan pendidikan, atau justru ada kepentingan lain yang disembunyikan di baliknya?
Masyarakat, terutama orang tua siswa dan tenaga pendidik, tentu berharap dana negara yang dialokasikan untuk pemulihan pendidikan pascabencana diserap dengan tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan menghasilkan bangunan yang kokoh serta layak pakai. Ketidakjelasan sistem penilaian dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program ini masih sangat lemah.
Pemerintah Kabupaten Langkat dan pihak terkait diharapkan segera membuka data secara terbuka mengenai kriteria penilaian kerusakan, rincian alokasi anggaran setiap sekolah, serta memeriksa pelaksanaan renovasi di SD Negeri 050736 dan sekolah lainnya. Dana pemulihan pendidikan bukanlah sumber keuntungan semata, melainkan hak masa depan anak-anak Langkat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai niat baik pemulihan pascabencana justru menjadi awal dari kerugian yang lebih besar bagi generasi penerus bangsa. Armansyah
Editor Kr Sinaga
