Jakarta | jurnalpost.net
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan solusi bagi penjual baju bekas impor untuk beralih memasarkan produk lokal lantaran baju bekas impor termasuk barang ilegal. Nantinya, mereka akan dipasok produk buatan lokal dengan sistem reseller atau menjual ulang dan dropshipper atau pemasar. Selain itu, perbankan juga akan membantu pembiayaan bagi pedagang dengan program kredit usaha rakyat.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Selasa (21/3/2023) sore di Jakarta, mengatakan, solusi tersebut sebagai respons atas produk baju bekas impor yang ditarik dari pasaran untuk diganti dengan produk buatan lokal. ”Kami menyiapkan alih usahanya. Saya sudah bertemu dengan UKM-UKM lokal, mereka sudah siap mengisi celah itu. Saat ini, UKM lokal tidak bisa bersaing karena produk ilegal (pakaian bekas impor) murah, enggak bayar pajak dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman, menambahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi penjualan produk tekstil dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar disalurkan ke pedagang yang sebelumnya berjualan baju bekas impor.
”Bagi pelaku UMKM juga akan dibantu melalui pelatihan untuk mendesain produknya oleh desainer andal agar produk UMKM-nya bisa tampil lebih menarik lagi,” kata Hanung.
Salah satu pelaku UKM produk tekstil, Febrary Surya, mengungkapkan, dirinya telah membangun sistem agen atau reseller yang bisa dimanfaatkan para pedagang baju bekas impor untuk beralih usaha menjual produk lokal yang dibuatnya. Pemilik usaha muslimgaleri.co.id itu menjual baju-baju Muslim, seperti gamis, pakaian olahraga muslimah, baju koko, dan sebagainya.
”Penjual pakaian bekas impor yang berminat bergabung tidak perlu menyetok barang, tetapi hanya perlu memasarkan saja karena sistemnya sudah dibangun. Website-nya telah disediakan, pengiriman kami yang urus semuanya,” tutur Febrary.
Mengenai dukungan perbankan, Vice President Micro Sales Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asep Nugraha, mengatakan, BRI akan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pedagang pakaian bekas impor yang terkena dampak kebijakan larangan penjualan pakaian bekas impor.
Tahun ini, kredit usaha rakyat (KUR) yang akan disalurkan sekitar Rp 270 triliun termasuk pemberdayaan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM. Adapun program KUR yang sudah disalurkan sepanjang tahun lalu adalah Rp 252 triliun kepada 6,5 juta debitur.
”Nilai nominal tersebut sudah melebihi angka yang diharapkan pemerintah karena alokasi yang diberikan pada 2022 bisa kami serap lebih dari 98 persen. Untuk itu, kami siap mendukung program pemerintah,” ucap Asep.
(J/E)
