Jurnal Post -
Masyarakat di era kecanggihan teknologi elektronik saat ini dintuntut semakin cerdas dalam melakukan filter terhadap semakin banyaknya berita bohong dan ujaran kebencian yang mengemuka. Apalagi Indonesia akan dihadapkan pada kontestasi politik yang paling besar yaitu Pemilu 2024. Yang mana dalam Pemilu 2024 kali ini akan melahirkan pemimpin baru bagi Negara Indonesia setelah berakhirnya kepemimpinanan dari bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia selama 2 periode. Moment Pemilu ini akan menjadi ujian dan sekaligus sarana pendidikan politik terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Seperti kita ketahui bersama Pemilu di tahun 2019 sangat erat kaitannya kampanye dengan mobilisasi massa yang cukup tinggi dan maraknya buzzer yang memberitakan berita bohong dan ujaran kebencian dalam bentuk politik SARA dan politik identitas. Sudah saatnya hal-hal tersebut berganti dengan mengedepankan politik ide dan gasasan, karna kita lebih ingin bangun demokrasi gagasan, bukan demokrasi pengkultusan dan atau bukan demokrasi idola.
Menurut Pengukuran EIU Democracy Index, Indonesia berada di kategori “Flawed Democracy” dengan skor 6,71 menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara. Sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi poliik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, otonomi personal dan hak individu. Akan tetapi ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum dan budaya poltik.
Dari beberapa variabel yang masih buruk tersebut yang terlemah adalah budaya politik. “Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. Variabel ini akan menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi kita menuju pemilu 2024.
Situasi ini membutuhkan persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar mampu bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Untuk itu perlu rasanya jika KPU dan Bawaslu, agar menyiapkan aturan main, agar pada saat pemilu saat kampanye ada aturan tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun dibalik aturan dari KPU dan Bawaslu nantinya, perlu kerjasama yang baik dari semua elemen bangsa dan terkhusus masyarakat pada umumnya agar tidak ikut hanyut dalam politik identitas tersebut.
Untuk Pemilu 2024 marilah kita menjadi masyarakat dan atau pemilih yang cerdas yang lebih mengedepankan ide dan gagasan dari para kontestan, karna menjadi Tugas kita bersama untuk melahirkan pemimpin baru untuk negara Indonesia. Begitu juga nantinya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pilkada serentak. Kiranya Indonesia dapat menjadi negara yang lebih matang dalam demokrasi.
BY: Michael Laurenscius ButarButar, S.H.
Praktisi hukum/Lawyer
Editor : Kr Sinaga, S.H
